PKn : Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin

1.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959

     Tanggal     : 5 Juli 1959

     Tempat      : Istana Merdeka

     Penyebab   : Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Konstituante dan rangkaian politik.

     a.      Faktor lahirnya Dekret Presiden

           1)      Kondisi politik pemerintahan yang semakin memburuk, yang disebabkan karena sistem                                  pemerintahan liberal. Lalu banyak partai bermunculan dan berusaha saling menjatuhkan untuk                        mencapai kepentingan golongan dan membuat pemerintahan jatuh bangun dan terpuruk

           2)      Stabilitas nasional semakin tidak menentu, dan membuat banyak bermunculan kelompok-                              kelompok separatis daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat dan berusaha memisahkan                    diri

           3)      Badan Konstituante gagal menyusun UUD baru. Dikarenakan adanya pertentangan antara pihak                    Konstituante yang mendukung dan menolak kembalinya UUD 1945 sama kuatnya

           4)      DPR hasil pemilu kurang memenuhi harapan rakyat. Pemerintahan tidak berjalan dengan baik                        dan sering jatuh bangun, sehingga menyebabkan ketidakpuasan rakyat.

     b.      Isi Dekrit Presiden 1959

           1)      Pembubaran Konstituante

           2)      Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

           3)      Pembentukan MPRS (terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan golongan) dan pembentukan                  DPAS.

Dasar hukum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah hukum tidak tertulis yang dalam bahasa asing disebut “Staatsnoodrechti” (hukum negara darurat). Dalam suatu keadaan tertentu, misalnya perang, keadaan yang membahayakan keselamatan negara dan lain-lainnya, pemerintah bisa mengambil suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan kenegaraan.

Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah menyelamatkan kehidupan politik pemerintah bangsa Indonesia. Dekret Presiden juga menjadi landasan pemerintah untuk memasuki atau lahirnya demokrasi terpimpin yang memberi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden Soekarno.

2.     Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi berdasarkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, namun istilah “terpimpin” ditafsirkan Presiden Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin dirinya sendiri secara mutlak. Oleh karena itu Presiden Soekarno mendapat julukan “Pemimpin Besar Revolusi”.

Beberapa contoh kekuasaan Presiden Soekarno yang besar antara lain :

     a.     Anggota MPRS diangkat berdasarkan Penetapan Presiden dan tunduk kepada Presiden

2. Presiden menetapkan apa yang diputuskan MPRS.
3. Anggota MPRS diangkat menjadi menteri, sehingga kedudukan mereka ada di bawah Presiden.
4. Ketua MPRS diangkat Waperdam III.
5. Pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS.
6. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan, karena menolak RAPBN 1960 yang diajukan kepadanya. Kemudian DPR hasil pemilu diganti DPR-GR yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden.

Tindakan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret si satu sisi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketidakstabilan polotik, namun di sisi lain pelaksanaan pemerintah tidak sesuai dengan UUD 1945. Berlakunya UUD 1945 hanya dijadikan slogan-slogan tanpa ada pelaksanaan yang murni dan konsekuen.

            a.      Perkembangan Politik

            Masa presiden soekarno memberikan kesempatan PKI dalam pemerintahan (nasakomisasi)   lembaga-lembaga negara, seperti DPAS, DPR-GR, Front Nasional, MPRS, dan MA. PKI sangat pandai dalam memanfaatkan lembaga-lembaga negara dan orang yang berusaha menghalangi tuntutannya akan diserang.

            Pki mendesak agar presiden agar pancasila sebagai alat pemersatu diganti para wartawan tidak setuju dan membentuk BPS (BADAN PENDUKUNG SOEKARNO), NAMUN DIBUBARKAN PRESIDEN ATAS DESAKAN PKI. TNI ad yang sulit dipengaruhi PKI dgoyang dg isu “Dewan Jendral”.

PKI terpecah menjadi dua, yaitu PKI Asli dan PNI Osa-Usep. PKI berhasil mendirikan Lekra (lembaga kesenian Rakyat). Sekolompok budayawan juga mendirikan Manikebu (manifes Kebudayaan), atas desakan PKI menikebu dibubarkan.

          b.      Perkembangan ekonomi

1)      Sebab ekonomi indonesia memburuk:

2)      Menumpas pemberontakan PPRI/Permesta.

3)      Adanya inflasi yang cukup tinggi sekitar 400%.

4)      Konfrotasi dengan malaysia (dwikora)

5)      Defisit negara mencapai 7.5 miliar.

Langkah-lagkah yang diambil pemerintah

1)      Mata uang bernialai nominal Rp500,00 dievaluasi menjadi Rp50,0 dan yang bernilai Rp1000,00 dihapuskan.

2)      Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000,00 dibekukan.

3)      Pada tanggal 28 maret 196 dikeluarkan Dekom (deklarasi ekonomi) untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sia imperialisme.

Usaha tersebut mengalami kegagalan karena :

1)      Penanganan ekonomi tidak rasional bersifat poitis dan tidak ada kontrol.

2)      Tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha.

        c.       Perkembangan politik luar negeri

Pada masa ini politik luar negeri bebas aktif dibelokkan menjadi politik konfrontasi antara oldefo dan nevo. Oldevo (Old Established Forces) adalah kelompok kapiltalis dan imperialis, sedangkan nefo (New Emarging Forces) adalah kelompok negara komunis, sehingga menurut politik tersebut Indonesia berada diblok komunis. Kebijakan politik luar negeri tersebut mengakibatkan :

1)      Hubungan Indonesia dengan negara-negara barat merenggang

2)      Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet mengerat. Hal ini terjadi karena negara tersebut bersedia                   memberikan bantuan kredit pembelian senjata.

3)      Konfrontasi dengan Federasi Malaysia yang dianggap membahayakan Indonesia, karena Federasi                 Malaysia ciptaan Barat.

4)      Munculnya politik mercusuar yang bertujuan agar Indonesia dikenal oleh dunia luar dan agar Indonesia         dapat menerangi negara sekitarnya, khususnya nefo

       d.      Dwi Komando Rakyat (Dwikora)

Dwikora dicanangkan oleh presiden Soekarno dalam rangka konfrontasi dengan Malysia pada tanggal 31 Mei 1964 di Jakarta. Isi dwikora adalah :

1)      Perketat ketahanan revolusi Indonesia

2)      Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Untuk melaksanakan konfrontasi , dibentuklah Komando Mandala Siaga yang dipimpin Marsekal Oemar Dhani. Penyerangan Presiden Soekarno terhadap Malaysia merupakan kesalahan, karena berdirinya Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris menimbulkan perasaan khawatir bagi Indonesia dan dianggap membahayakan Indonesia, sedangkan Malaysia tidak pernah berniat untuk menyerang Indonesia karena melihat adanya banyak kesamaan antara Indonesia dan Malaysia.

Kekuasaan negara yang terpusat ditangan presiden saat pelaksanaan demokrasi terpimpin menimbulkan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:

a.       Prosedur pembentukan DPR-Grdan MPRS, keduanya ditetapkan dengan Penpres. Padahal menurut           ketentuan harus dipilih lewat pemilu yang dilaksanakan dengan undang-undang yang dibentuk oleh                 presiden dengan persetujuan DPR.

b.      Membubarkan DPR hasil pemilu. Menurut UUD 1945, DPR adalah mitra presiden dalam membentuk           undang-undang dan menetapkan RAPBN.

c.       Menjadikan kedudukan pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga negara sebagai menteri yang yang               berarti sebagai pembantu presiden. Padahal menurut UUD 1945, kedudukan MPR berada diatas                 presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi yang lain adalah sejajar dengan presiden.

d.      Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan evolusi. Kedua lembaga ini tidak ada       dalam UUD 1945.

e.    Pengangkatan presiden seumur hidup. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut        pasal 7 UUD 1945, dinyatakan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya             dapat dipilih kembali.